BAB I
PENDAHULUAN
I.1 Latar Belakang
Tatanan sosial dunia dibentuk seiring dengan keberadaan kehidupan manusia di bumi ini. Semakin berkembangnya peradaban manusia, maka usaha untuk menciptakan tatanan sosial yang lebih baik akan dilakukan, salah satunya dengan berinteraksi secara ekonomi maupun politik dan menciptakan peraturan untuk menertibkan dunia, salah satunya dengan sistem demokrasi.
Istilah demokrasi muncul pertama kali di Yunani Kuno, sekitar tahun 5 sebelum Masehi[1]. Memasuki peradaban manusia sejak abad ke-17 di mana konsepsi negara bangsa telah terbentuk mondorong munculnya berbagai pemikiran dan paradigma dalam memandang sistem dunia, hingga abad 19 negara bangsa semakin banyak berdiri, sehingga sistem dunia berubah mejadi konsep sistem internasional sehingga penerapan demokrasi pun meluas.
Terobosan demokrasi terjadi pada abad 18-19 yang dianggap sebagai masa kebangkitan demokrasi di mulai pada Kerajaan Inggris dengan pergerakan sosialnya berlangsung cepat, karena Inggris sebagai negara yang maju dari segi jurnalisme. Kolonialisasi yang Inggris lakukan secara tidak langsung memberikan dampak bagi wilayah jajahannya dalam hal transformasi nilai-nilai yang Inggris anut hingga isu demokrasi tersebar di seluruh dunia termasuk kepada Myanmar sebagai salah satu jajahan Kerajaan Inggris dahulu.
Akan tetapi meskipun isu tersebut memasuki Myanmar, belum tentu nilai-nilainya dianut oleh masyarakat Myanmar, hal ini terbukti dengan rezim otoriter yang masih berkuasa di Myanmar dan membatasi peran aktor lain yang akan memperjuangkan demokrasi di Myanmar, khususnya Aung San Suu Kyi ( Suu Kyi ) yang pernah menerima penghargaan nobel Perdamaian tertapi tidak dihargai di negerinya sendiri, Myanmar.
I.2 Identifikasi Masalah
Isu demokrasi menjadi ketakutan besar bagi pemerintah Myanmar untuk memperhatikan masalah yang tidak melulu berurusan dengan militer dan keamanan saja, tetapi juga masalah Hak Asasi Manusia ( HAM ).
Aung San Suu Kyi dengan kepeduliannya terhadap tanah air Myanmar memutuskan untuk mengabdi dan kembali kepada negaranya setelah memperoleh pendidikan di Inggris. Mundurnya Jendral Ne Win yang pernah melakukan kudeta militer tahun 1962 menjadi momentum bagi Suu Kyi untuk berkontibusi secara politik di Myanmar pada tahun 1988.
Berbagai usaha telah Suu Kyi lakukan, dengan visi menyebarkan nilai-nilai demokrasi dan masalah hak-hak asasi manusia yang saat itu sangatlah langka di Myanmar. Akan tetapi usaha Suu Kyi justru membawanya sebagai manusia terkukung dengan status tahanan rumah selama bertahun karena rezim militer Myanmar menganggapnya sebagai ancaman, bukan perbaikan bagi Myanmar.
Peran Suu Kyi dan pengaruhnya serta strategi-strategi yang dilakukan Aung San Suu Kyi dalam perjuangan mendemokrasikan Myanmar akan dibahas dalam tulisan ini.
I.3 Pembatasan Masalah
Paper ini hanya akan membahas actor non-negara berupa Aung San Suu Kyi dengan pengaruhnya membawa demokrasi di Myanmar saja, adapun pembahasan mengenai actor-aktor lainnya baik negara maupun non-negara merupakan penjelas bagi penelitian ini.
Rentang bahasan periodisasi sejak tahun 1988 hingga tahun 2010 dengan melihat pasang surut peran Suu Kyi. Tahun 1988 karena saay itu ia memulai dedikasi politinya, sedangkan tahun 2010 adalah saat junta Militer melakukan pemilu kembali di Myanmar dan partai Aung San Suu Kyi dapat berpartisipasi lagi.
I.4 Perumusan Masalah
Rumusan masalah yang akan dijawab dalam paper ini yaitu :
- Bagaimanakan Pengaruh Aung San Suu Kyi dalam demokratsisasi Myanmar ?
- Stategi apa yang dilakukan Aung San Suu Kyi dalam demokratisasi Myanmar ?
I.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian
Penelitian ini bertujuan sebagai salah satu syarat kelulusan matakuliah Demokratisasi Asia Tenggara. Dalam program studi hubungan internasional Universitas Paramadina. Selain itu, sebagai tambahan pengetahuan, data dan informasi mengenai topik yang dibahas.
Manfaat penulisan ini yaitu :
1. Diharapkan dapat menambah wawasan seputar Aung San Suu Kyi sebagai salah satu actor non-negara yang berkontribusi dalam demokratsiasi Myanmar dengan instrument soft diplomacy yang digunakannya.
2. Diharapkan dapat menganalisa stategi yang dilakukan Aung San Suu Kyi dalam demokratisasi Myanmar.
I.6 Kerangka Pemikiran
Dalam menganalisa penulis menggunakan perspektif neo liberalis. Paham neo-liberalis merupakan turunan dari paham liberalis yang menurut Kant[2]memandang bahwa perdamaian abadi terjadi karena hukum alam yang mengatur keselarasan dan kerjasama antar manusia, jika manusia mendahulukan hukum tersebut peperangan tidak akan terjadi.
Selain itu, para pemikir liberalis mulai dari Immanuel Kant, Rosseau, Cobden, Schrumpter dan Doyle[3] sepakat bahwa peperangan terjadi karena adanya pemerintahan militeris yang non-demokratis yang agresif dan otoriter demi kepentingan pribadi atau para elit.
David Baldwin[4] mengidentifikasi empat turunan dari perspektif liberalis. Pertama, liberalisme komersial yang menganjurkan pasar bebas dan ekonomi kapitalis sebagai cara untuk memperoleh perdamaian dan kesejahteraan yang kemudian dikembangkan oleh institusi keuangan global, Multinational Coorporations (MNCs) dan Negara-negara utama pelaku dagang.
Kedua, liberalisme kemasyarakatan, dengan ide bahwa ketergantungan antar masyarakat sangatlah penting. Meningkatnya kegiatan lintas negara, terhubungnya masyarakat dari berbagai negara, membuat pemerintah kesulitan dalam bertindak sendiri, karena biaya yang mahal. Naiknya biaya perang dan kebiasaan negara yang menyimpang lainnya membuat komunitas internasional yang damai terbangun, secara kultur dan melibatkan masyarakat sipil sehingga terjadilat proses transnasional yang membangun berbagai komunitas seperti musisi, artis, produsen, ilmuan dan pelajar.
Ketiga, liberalisme institusionalisme atau institusionalisme neo-liberal. Paha mini dimulai sejak tahun 1960-an di mana integrasi regional mulai dipelajari. Dalam paham ini, dianjurkan bahwa untuk menciptakan perdamaian dan kesejahteraan, diperlukan keinginan negara-negara merdeka untuk menyatukan sumber daya mereka dan bahkan menyerahkan sebagian kedaulatan mereka untuk menciptakan komunitas yang terintegrasi dalam mengembangkan pertumbuhan ekonomi atau menghadapi permasalahan regional.
Keempat, liberalisme republikan ayang menyatakan bahwa negara demokrasi memiliki kecenderungan untuk menghargai hak-hak warganegara dan menghindari peperangan dengan negara demokrasi lainnya yang kemudian dipelopiri oleh Amerika Serikat dan Negara-negara G-8.
Paham terakhir ini diperkuat dengan pernyataan Keohane dan Nye (1977)[5], bahwa dunia semakin prulal seiring dengan keterlibatan para aktor internasional yang saling tergantung satu dengan lainnya. Ketergantungan yang kompleks kemudian membuat dunia terbagi dalam empat karakteristik, yaitu :
1. Naiknya hubungan aktor negara dan aktor non-negara
2. Munculnya agenda baru isu internasional tanpa perbedaan antara low dan high politics context.
3. Adanya pengakuan terhadap berbagai saluran interaksi di antara banyak actor yang lintas batas nasional.
4. Berkurangnya fungsi kekuatan militer sebagai peralatan negara.
Dalam konteks ini, Aung San Suu Kyi memainkan peran sebagai aktor non-negara yang menggerakkan kepentingan masyarakat sipil di lingkungan Myanmar khususnya untuk menuntut hak-hak kemanusiaan universal melalui nilai-nilai demokrasi yang seharusnya diberlakukan oleh pemerintah Myanmar pada Myanmar agar masyarakatnya memperoleh hak-hak kemnusiaan universal itu.
Demokrasi dari sudut pandang neo-liberal[6] memberikan kebebasan berpendapat diantara indivudu, kelompok, dan pemerintah seta mampyu mencari solusi untuk menyelesaikan konflik-konflik atau masalah melalui berbagai mekanisme, misalnya dalam bentuk musyawarah agar terjadi kesepakatan atau konsensus yang tidak didominasi oleh negara ( meratanya distribusi kekuasaan ) dengan legitimasi kewenangan yang diatur dalam konstitusi sehingga actor-aktor tersebut tetap bersatu dalam perbedaan demi kebaikan bersama.
I.7 Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Moleong[7] menyatakan bahwa penelitian kulaitiatif adalah penelitian ilmiah yang bertujuan memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, sperti perilaku, persepsi, tindakan dan sebagainya.
Model penelitian kulaitatif yang digunakan yaitu fenomenologi[8], dengan mengangkat fenomena menganalisa peran aktor non-negara berupa Aung San Suu Kyi di Myanmar.
Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, buku, jurnal, media masa dan internet. Dengan sudut pandang historis untuk menjelaskan yang terjadi dalam periode penelitian, sehingga penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis.
Tulisan ini membahas variable independent Aung San Suu Kyi dalam kapasitasnya sebagai individu menjadi unit eksplanasi. Sedangkan variable dependen dalam tulisan ini yaitu Myanmar sebagai negara bangsa menjadi unit analisa. Pengaruh individu terhadap negara bangsa membuat tulisan ini bersifat reduksionis[9].
BAB II
PEMBAHASAN
II.1 Aspek Historis-Politis Myanmar
Burma atau yang kini dikenal dengan Myanmar merupakan salah satu wilayah jajahan Kerajaan Inggris sejak tahun 1980-an. Disamaping itu, rakyat Burma penuh dengan perjuangan untuk mendapatkan kemerdekaan karena adanya invasi Mongol, penghianatan Jepang ditambah konflik etnis domestiknya, sehingga setelah mereka, rezim yang berkuasa di Myanmar tentu menginginkan kebebasan sesungguhnya bagi Myanmar.
Myanmar negara di wilayah Asia Tenggara yang memiliki potensi Sumber Daya Alam yang berlimpah, sejak tahun 1962 mengalami kemerosotan dalam sistem politiknya. Rezin sosialisme totaliter gagal membuat perkembangan bagi Myanmar, karena hak-hak masyarakat dirampas, dibatasi, bahkan dihilangkan. Hal ini diperburuk dengan keadaan perekonomian yang dikorupsi para elit penguasa Myanmar.
Myanmar menggunakan instrumen politik domestic militer dalam pemerintahannya dan tidak memberikan kesempatan bagi aktor lain untuk memberikan pandangan baru yang lebih terbuka serta menganggap bahwa pandangan baru tersebutlah yang akan merusak persatuan dan kesatuan Myanmar.
Akan tetapi pada 23 Juli 1988, saat Ne Win Prurnawirawan sehingga State Law and Order Restoration Concil ( SLORC ) tidak segan brlaku tangan besi dalam menangkal pengaruh isu yang mengancam kepentingan nasional Myanmar khususnya isu HAM, dan demokratisasi[10].
I.2 Perjalanan Menuju Demokrasi Aung San Suu Kyi
Terlahir sebagai putri Aung San seorang negarawan perjuangan kemerdekaan Myanmar, Suu Kyi pada awalnya memang memiliki perhatian lebih akan negaranya yang merdeka setelah kepergian Aung San, tetapi niat tersebut ia pendam karena rezim totaliter yang berkuasa saat itu sangat membatasi pergerakan rakyat sehingga ia menempuh pendidikan filosofi, ekonomi dan politik di Inggris kemudian menjalani hidup bersama anak dan suaminya di Inggris.
Berita sakit yang diderita ibunya membawanya kembali ke Myanmar Juni 1988. Sebelumnya, ia telah mengetahui kisruh yang terjadi di Myanmar melalui pemberitaan di Inggris. Maka sekembalinya ke Myanmar Suu Kyi membuka rumahnya sebagai pusat kegiatan politik[11].
26 Agustus 1988 untuk pertama kalinya Suu Kyi berpidato pada rapat raksasa yang berlokasi di Pagoda Schedagon. Kemudian pada 18 September Dewan Pemulihan Ketertiban dan Hukum Negara ( DPKHN ) Myanmar berjanji[12] akan melakukan pemilihan umum yang bebas dan jujur diiringi pembersihan persenjataan.
II.2.1 Nilai-nilai Perjuangan Suu Kyi
Dalam memperjuangkan perbaikan Myanmar, prinsip yang Suu anut yaitu bahwa perjuangan yang tanpa kekerasan demi hak-hak asasi manusia sebagai tujuan utama dengan DUHAM sebagai landasar hukum. Tujuan itu dapat tercapai melalui demokrasi yang dalam pidato pertamanya, Suu berharap agar demokrasi menjadi iman masyarakat Myanmar karena demokrasi membawa perdamaian[13].
Tidak luput Suu menyatakan bahwa ia sangat ingat akan nilai-nilai yang ayahnya berikan, persatuan. Meskipun ayahnya yang mendirikan angkatan bersenjata tetapi ayahnya sangat membenci penindasan dan perlakuan yang sewenang-wenang. Suu memandang bahwa masyarakat Myanmar menghendaki nilai-nilai falsafah Gandhi dharma dan abhaya yaitu keadilan dan bebas dari ketakutan[14].
II.2.1 Partai Liga Demokrasi Nasional sebagai Kendaraan Politik
Status vacum of power di Myanmar Juli 1988 dan janji DPHKN mendorong Suu untuk mendikan partai ( NLD ) yang pengikutnya terdiri dari berbagai kalangan. Tujuan partai LND adalah untuk melakukan perubahan sosial politik yang menjamin perdamaian masyarakat secara progresif dengan melindungi HAM.
Meskipun duka setelah kepergian ibunya pada 2 Juli 1989[15], tetapi Suu tetap melakuan perjuangan. Ia melakukan kampanye ke berbagai wilayah di Myanmar selama tujuh bulan. Dalam kampanyenya ia mengapresiasi rakyat Myanmar sebagai manusia berharga yang sederajat dan semua keluhan rakyat ia sampaikan kepada pemerintah tetapi sia-sia.
Masalahnya timbul ketika 19 Juli 1989[16] dalam peringatan hari pahlawan Myanmar ketika dengan tegas Suu menyatakan bahwa angkatan bersenjata masih dikuasai Ne Win dan ia tidak yakin bahwa junta akan menyerahkan kekuasaannya pada masyarakat sipil dan 20 Juli Suu mendapat status sebagai tahanan rumah. Suu sempat mogok makan hingga proses hukum dijalaninya tetapi ia diberikan kesempatan oleh DPKHN untuk mencalonkan dartai dalam pemilu.
Pemilu 27 Mei 1990, NLD memperoleh kemenangan multak dengan hasil 392 dari 485 kursi, akan tetapi rezim militer Burma tidak mengakui kemenangan itu dan tetap menagkap Suu Kyi bersama aktivis demokrasi lainnya[17].
Tahun 1991 Suu mendapakan nobel perdamaian dari Komite Nobel Norwegia atas dedikasi dan usahanya memperjuangkan HAM dan demokrasi di Myanmar. Ia sempat dilepaskan junta tahun 1995, tetapi ditangkap kembali tahun 2000.
Pada tahun 2001 Menteri Luar Negeri Jepang Makiko Tanaka[18] sempat melakukan diplomasi, sebagai donor terbesar bagi Myanmar saai itupada junta yang menjalankan politik pintu berputar untuk melobi agar Suu dapat berunding dengan junta dan junta memberikan kesempatan untuk berkembang sehingga tahun 2002 Suu dilepaskan untuk ditangkap lagi tahun 2003.
Tahun 2010, NLD tidak mengikuti pemilu berdasarkan kesepakatan partai, Suu sendiri tidak dapat mengikuti pemilu karena peraturan Myanmar melarang tahanan untuk mengikuti pemilu[19].
II.3 Posisi dalam Hukum Internasional
Meskipun Prof. Georges Scelle[20] dalam hkum internasional menyatakan bahwa masyarakat individu merupakan bagian dari masyarakat internasional yang diatur secara langsung oleh hokum internasional, akan tetapi individu itu tetap tunduk pada hukum nasionalnya.
Kecuali, bila suatu negara misalnya Myanmar mau mengakui peran dunia internasioal dan secara hukum menyepakai untuk tunduk pada hukum internasional terkait demokrasi yang diperjuangkan oleh Aung San Suu Kyi.
II.3.1 Usaha Memperoleh Dukungan Internasional
Sebagai individu, Suu pernah membuat surat untuk Amnesti Internasional[21] pada tanggal 28 September 1988 dan 16 Oktober 1988 agar memberi perhatian terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di Myanmar terhadap anak-anak yang dipaksa untuk ikut wajib militer, kepada rahib-rahib budha dan masyarakat yang tidak berdosa lainnya.
Suu juga meminta agar Amnesti Internasional turut memberikan laporannya kepada aktor internasional lain yang dapat membantu permsalahan di Myanmar, seperti Perserikatan Bangsa-bangsa ( PBB ), dan ahli-ahli hukum.
Dalam upaya memperoleh dukungan internasional, tentu diperlukan interaksi internasional[22] yaitu pergerakan bagai hal yang kasat mata maupun tidk yang lintas batas Negara dimana paling tidak salah satu actor yang terlibat tidak mewakili organisasi pemerintah atau antar pemerintah. Dampak interaksi internasional yaitu perubahan sikap para actor internasional dapat terjadi.
Surat untuk Duta-Duta Besar[23] yang Suu buat pada 28 September 1988, ditujukan kepada Menter-menteri Luar negeri yang akan melakukan pandangan umum di PBB sebagai Butir acara ke-4 yang akan diadakan di New York sehari setelah surat itu dibuat. Di samping itu, sebelum dikenakan status tahanan rumah,secara rahasia ia telah mengirim seruan kepada Komisi HAM PBB yang ditindak lanjuti dengan resolusi 1503 PBB.
II.4 Jalan Panjang Menuju Demokrasi
Dalam mengukur Stength ( kekuatan ), Kekuasaan yang dimiliki Suu Kyi yakni melalui pendekatan secara individu menjadi basis penting dan lebih efektif ketika kesadaran dimulai dari diri sendiri, karena dapat mendorong kontribusi kepada individu lainnya melalui tindakan nyata.
Dalam hal ini, Suu Kyi yang telah memiliki basis pendidikan serta diuntungkan akan status ayahnya berhasil membangun kepercayaan bagi Myanmar sehingga partainya menang tahun 1990.
Weakness (kelemahan), stategi Suu yaitu pendekatan individu yang dilakukannya merupakan variable yang sulit untuk diukur, karena meskipun manusia pada dasarnya ingin bekerjasama, akan tetapi manusia juga memiliki pandangan, pikiran, latarbelakang dan pribadi yang berbeda-beda dan terkadang emosional dan tidak sadar, dapat dipengaruhi lingkungan akan stigma negatif demokrasi sebagai alat asing untuk melakukan neokolonialisasi.
Penulis tidak sepakat dengasn Suu yang menyatakan tidak mau menghentikan perjuangan orang-orang tua[24]. Bagi penulis, NLD perlu kaderisasi karena berisi orang-orang yang sudah tua, hal ini bukan untuk menyingkirkan mereka, tetapi generasi tua rentran akan sakit, lupa serta kekuatan mereka yang sudah lemah. Generasi tua dalam NLD dapat diberikan status sebagai dewan pengawas atau dewan penasehat.
Kepengurusan perlu digantikan oleh orang-orang muda yang telah dilatih atau secara sungguh-sungguh mau terlibat berjuang dalam NLD. Perlu dipilih orang-orang yang memiliki pengaruh di negara lain, atau orang-orang yang kaya akan jaringan. Bahkan sistem rekrutmen juga boleh dilakukan pada orang Mynmar yang perhatian pada kemanusiaan Myanmar dan sejalan dengan visi misi LND meskipun mereka di luar negeri untuk studi, tetapi sdapat dilakukan lobi-lobi rahasia akan kaderisasi tersebut.
Pendidikan demokrasi agar paham dan internalisasi nilai-nilai demokrasi tentu membutuhkan proses, contoh-contoh kesuksesan Negara lain dapat diadosi menjadi nilai demokrasi ala Myanmar yang mereka sepakati bersama, terlebih jika dikaitkan dengan perkekonomian tentu dapat memicu masyarakat Myanmar untuk bergerak memperjuangkan demokrasi.
Selain itu, Aung San Suu Kyi saat ini, sebetulnya dapat memanfaatkan ASEAN melalui proses soft diplomacy, Menurut Amitav Acharya, demokratisasi dapat mendorong integrasi kawasan dan menjadi kesempatan bagi ASEAN di tengah isu HAM dan demokrasi untuk membuktikan sehingga ASEAN dapat bekerjasama khususnya mendorong simpati dari donor internasional untuk perbaikan keadan domestik.
Keadaan domestic Myanmar yang sarat akan konflik etnis[25] memang njadi tantangan dalam demokratisai Myanmar, tetapi menjadi tantangan pula bagi Suu untuk menggerakkan partainya agar mampu mempengaruhi aktor non negara, dan aktor negara lain untuk segera memperhatikan Myanmar, mengingat momentum kebebasannya saat ini perlu dimanfaatkan sebagai kesempatan.
Rakyat Myanmar lebih membutuhkan perbaikan ekonomi[26] hal ini sesuai dengan teori ekonomi bahwa jika ada permintaan, tentu ada penawaran, di mana penawaran telah ada dari Suu, tetapi tidak berjalan lancar karena masyarakat Myanmar belum bergerak optimal karena terbatsnya peidikan dan akses akan demokrasi.
Pembatasan media yang junta lakukan dapat diatasi dengan banyaknya media pula yang berusaha mencari informasi seputar Suu dan demokratsasi Myanmar. Suu dapat memanfaatkan pertemuan dengan mereka sebagai jaringan komunikasi, untuk mencegah dan mempercepat penyampaian kebutuhan Myanmar dalam dunia internasional.
.
BAB III
PENUTUP
III.1 Kesimpulan
Dari penjelasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa pengaruh Aung San Suu Kyi dalam demokratsisasi Myanmar pada awalnya memberikan pengaruh yang cukup signifikan pada tahun 1988, hal ini terbukti dengan terpilihnya NLD sebagai pemenang pemilu. Akan tetapi rezim otoriter sosialis yang memberikjan pembatasan akses membuat langkahnya terhalang hingga dua puluh tahun, sulit sekali ia melakukan usaha-usaha untuk mengembangkan demokrasi.
Stategi yang dilakukan Aung San Suu Kyi dalam demokratisasi Myanmar diantaranya dengan mendirikan partai NLD, kampanye langsung, membuat surat permohonan bantuan kepada Amnesti Internasional, duta-duta besar, Komisi HAM PBB. Mesipun tersebut sulit dikembangkan di tengah keterbatasan akses yang dibatasi kebebasannya saat ini perlu dimanfaatkan sebaik mungkin untuk menjalin jaraingan serta membuat kaderisasi yang efektif demi masa depan Myanmar yang lebih baik dengan nilai-nilai demokrasi.
[1] http://id.shvoong.com/social-sciences/1959736-sejarah-dan-prinsip-demokrasi/ diakses pada, 9 Januari 2011, pukul 23.15.
[2] Burchill Scott, Andrew Linklaker. Theories of International Relations. New York, ST Marthin’s Press, Inc : 1996.
[3] Ibid. Burchill Scott, Andrew Linklaker
[4] Baylish John, Steve Smith. The Globalization Of World Politics-an Introduction to International Relations. 2nd Edition, OXFORD University Press: 2001.
[5] Ibid. Baylish John, Steve Smith.
[6] Surbakti, Ramlan. Memahami Ilmu Politik. Jakarta : PT.Gramedia Widiasarana, 1992. 227-235.
[7] Herdiansyah. H. 2010. Metode Penelitian Kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial. Jakarta : Salemba Humanika.
[8] Ibid. Herdiansyah. H.
[9] Mas’oed Mohtar. Ilmu Hubungan Internasional-Disiplin dan Metodologi. Jakarta : LP3S, 1990.
[10] Cipto, Bambang. Hubungan Internasional di Asia Tenggara-Teropong Terhadap Dinamika Realitas dan Masa Depan. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007. Hlm 159-162.
[11] San Suu Kyi, Aung. Bebas dari Ketakutan. Jakarta: PT Temprint 1993, Edisi Terjemahan.
[12] ibid
[13] ibid
[14] ibid
[15] ibid
[16] ibid
[17] Ibid. Cipto, Bambang
[18] Fadjri, Rachul. 5 Agustus 2001, “Sepuluh Tahun Dibalik Pagar”. Tempo.
[19] Radio Netherlang Wereldomroep http://www.rnw.nl/bahasa-indonesia/article/nld-tidak-ikut-pemilu-myanmar diakses pada 9 Januari 2011, pukul 22.15.
[20] S. Jones Walter. Logika Hubungan Internaional. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama. Terjemahan Edisi kedua. Hlm 468-469.
[21] Ibid.297
[22] S. Jones Walter. Logika Hubungan Internaional. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama. Terjemahan Edisi kedua. Hlm 468-469.
[23] Ibid. 301
[24] http://www.mediaindonesia.com/read/2010/12/17/188930/39/6/Su-Kyi-Pertahankan-Generasi-Tua-di-Partainya dalam diakses pada 9 Januari 2011, pukul 20.25.
[25] Huchinson, John. Nations as Zones of Conflicts. New Delhi : Sage Publication, 2005.
[26][26] Przeworski. Democracy and The Market. Cmabridge : Cambridge University Press 1999.
0 komentar:
Posting Komentar